Amerika Serikat Perintahkan Lembaga Federal Menghapus DeepSeek dari Sistem Pemerintah

Pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah tegas terhadap penggunaan kecerdasan buatan asal China dengan memerintahkan lembaga federal sipil menghapus produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi pemerintah. Kebijakan yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2026 melalui Department of Homeland Security (DHS) ini juga melarang pengadaan produk baru yang dikembangkan DeepSeek maupun perusahaan afiliasinya. Langkah tersebut didorong oleh kekhawatiran mengenai keamanan data, potensi akses informasi sensitif, dan risiko rantai pasokan teknologi. Keputusan ini menjadi perkembangan penting dalam persaingan AI global sekaligus memperlihatkan bagaimana keamanan nasional semakin memengaruhi kebijakan penggunaan teknologi digital.

Kebijakan Keamanan Baru Amerika Serikat Batasi Penggunaan DeepSeek

Administrasi pemerintahan Amerika Serikat meningkatkan pengawasan terhadap penerapan teknologi kecerdasan buatan yang diidentifikasi memiliki risiko terhadap keamanan informasi pemerintah. Berdasarkan perintah Department of Homeland Security, lembaga federal sipil diperintahkan mengeluarkan produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi mereka. Keputusan tersebut juga menjangkau larangan pengadaan produk yang dikembangkan oleh Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. beserta entitas afiliasinya. Di samping larangan tersebut, ketentuan juga mencakup produk pihak ketiga yang dikembangkan menggunakan implementasi DeepSeek. Keputusan tersebut memperlihatkan upaya pemerintah AS untuk membatasi ketergantungan sistem federal terhadap penyedia teknologi yang memerlukan pembatasan keamanan tambahan.

Perintah resmi tersebut telah dikeluarkan pada 24 Juli 2026 oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Markwayne Mullin. Namun demikian, pemberitahuan kepada publik baru diterbitkan melalui Federal Register pada 20 Oktober 2026. Publikasi pemerintah tersebut menyatakan bahwa pembatasan berlaku terhadap lembaga eksekutif federal sipil, dengan pengecualian tertentu bagi sistem keamanan nasional dan sistem informasi rahasia khusus. Berdasarkan ruang lingkup tersebut, kebijakan ini tidak menunjukkan larangan umum bagi seluruh masyarakat Amerika Serikat untuk menggunakan DeepSeek. Masyarakat umum juga tidak langsung menjadi pihak yang diwajibkan menghapus layanan tersebut. Ruang lingkup perintah ini perlu diperhatikan agar keputusan pemerintah tidak ditafsirkan sebagai pemblokiran nasional terhadap seluruh akses DeepSeek.

Risiko Keamanan AI Menjadi Perhatian Pemerintah Federal AS

Salah satu pertimbangan utama dalam pembatasan DeepSeek adalah kemungkinan ancaman pengelolaan data pengguna. Lembaga keamanan federal mengkhawatirkan kemungkinan informasi yang diproses melalui layanan kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Dalam konteks sistem pemerintahan, informasi yang digunakan dalam aplikasi AI dapat melibatkan dokumen internal, data operasional, dan informasi sensitif lainnya. Persoalan keamanan ini dipengaruhi oleh lokasi pemrosesan data serta kerangka hukum yang berlaku terhadap penyedia layanan. Karena itu, penggunaan produk AI dalam lingkungan pemerintahan memerlukan pengawasan yang terstruktur. Namun demikian, penilaian risiko dan kemungkinan akses data tidak langsung menunjukkan bahwa setiap penggunaan DeepSeek telah menyebabkan kebocoran informasi.

Di samping keamanan informasi, pemerintah AS juga memperhatikan risiko keamanan rantai pasokan perangkat lunak. Ketika organisasi menggunakan berbagai aplikasi, satu produk dapat mengintegrasikan komponen dari banyak pengembang yang berbeda. Kondisi tersebut menghadirkan tantangan ketika organisasi harus memeriksa asal-usul kode, model AI, serta layanan yang digunakan. Apabila suatu aplikasi pihak ketiga mengintegrasikan teknologi DeepSeek, produk tersebut dapat tercakup oleh ruang lingkup perintah penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, proses pemeriksaan tidak cukup hanya menemukan aplikasi dengan nama DeepSeek. Instansi federal juga harus mengevaluasi berbagai integrasi perangkat lunak untuk mengidentifikasi apakah terdapat komponen yang terpengaruh dalam kebijakan tersebut.

Dasar Hukum Penghapusan DeepSeek dari Infrastruktur Pemerintah

Perintah pembatasan terhadap DeepSeek menggunakan kewenangan dari Federal Acquisition Supply Chain Security Act of 2018 atau FASCSA. Kerangka hukum ini menyediakan mekanisme bagi pemerintah Amerika Serikat untuk melarang pengadaan dan penggunaan produk teknologi yang dipandang menghadirkan risiko keamanan rantai pasokan. Pada penerapan ketentuan tersebut, Federal Acquisition Security Council melakukan penilaian dan rekomendasi yang berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan. Pada tahap berikutnya, pejabat yang memiliki kewenangan dapat menerbitkan perintah pengecualian pengadaan maupun penghapusan produk. Untuk lembaga federal sipil, kewenangan tersebut menjadi tanggung jawab Menteri Keamanan Dalam Negeri. Berdasarkan prosedur tersebut, pembatasan teknologi dilaksanakan melalui instrumen hukum resmi, bukan sekadar rekomendasi penggunaan perangkat lunak.

Berdasarkan ketentuan, instansi yang tercakup dalam perintah harus menjalankan pembatasan pengadaan dan penghapusan produk yang telah disebutkan. Meskipun demikian, mekanisme hukum tersebut juga memungkinkan proses permohonan pengecualian apabila terdapat alasan yang kuat. Pengajuan pengecualian harus disampaikan melalui jalur resmi dan tidak langsung menghasilkan izin penggunaan. Tidak hanya organisasi pemerintahan, kontraktor yang menjalankan pekerjaan berdasarkan kontrak federal tertentu juga berpotensi terpengaruh aturan rantai pasokan tersebut. Jika kontrak memuat klausul FASCSA yang berlaku, perusahaan harus memeriksa kesesuaian produk yang digunakan. Ketentuan demikian memperlihatkan bahwa pengawasan teknologi pemerintah dapat berdampak terhadap penyedia layanan dan mitra pengadaan.

Dampak Larangan DeepSeek bagi Lembaga Federal dan Industri AI

Untuk instansi pemerintahan, perintah penghapusan DeepSeek menghadirkan kebutuhan untuk memeriksa penggunaan perangkat lunak secara sistematis. Proses tersebut memerlukan inventarisasi aplikasi, layanan berbasis API, serta komponen AI yang digunakan dalam berbagai sistem internal. Apabila teridentifikasi produk yang masuk dalam perintah, organisasi harus merencanakan langkah penghapusan sesuai kewajiban yang berlaku. Namun demikian, penghentian penggunaan teknologi tertentu harus memperhitungkan ketergantungan aplikasi agar tidak merusak layanan penting secara tidak terencana. Dalam situasi tertentu, aplikasi internal yang menggunakan model AI untuk memproses dokumen mungkin memerlukan pengganti yang telah memenuhi persyaratan keamanan. Berkat evaluasi menyeluruh, risiko gangguan operasional dapat ditekan selama proses penyesuaian berlangsung.

Jika dilihat dari sektor teknologi, kebijakan tersebut dapat memengaruhi keputusan perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah federal Amerika Serikat. Perusahaan pengembang aplikasi yang memanfaatkan model DeepSeek dalam produk mereka perlu memahami apakah penawaran tersebut tercakup oleh perintah pemerintah. Di samping itu, perusahaan dapat menemui kebutuhan tambahan untuk membuktikan asal-usul komponen AI dalam layanan yang mereka sediakan. Dampak kebijakan tersebut mendorong perhatian terhadap transparansi rantai pasokan perangkat lunak dan tata kelola model kecerdasan buatan. Meskipun demikian, pembatasan pada pengadaan federal tidak secara langsung menghapus seluruh peluang penggunaan DeepSeek dalam industri swasta. Pelaku usaha yang tidak terikat ketentuan tetap perlu mengevaluasi risiko teknologi berdasarkan kebutuhan dan kewajiban masing-masing.

Masa Depan Pengawasan Model AI Asing dalam Infrastruktur Pemerintah

Keputusan Amerika Serikat memperlihatkan semakin eratnya hubungan antara kemajuan kecerdasan buatan dan kepentingan keamanan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi kecerdasan buatan semakin dipandang sebagai komponen penting dalam ekonomi digital, penelitian, dan aktivitas pemerintahan. Perusahaan pengembang dari berbagai negara berupaya menghadirkan model dengan kemampuan yang lebih kompetitif. Pengembang model kecerdasan buatan itu mendapatkan perhatian internasional melalui pengembangan model seperti DeepSeek R1 dan V3. Namun demikian, kemampuan teknis suatu model tidak menjadi satu-satunya pertimbangan dalam kelayakannya untuk digunakan dalam lingkungan pemerintah. Pertimbangan kedaulatan informasi juga menjalankan peranan penting dalam membentuk keputusan pengadaan teknologi.

Di sisi lain, pembatasan terhadap teknologi asal China menghadirkan perbedaan pandangan mengenai keseimbangan antara keamanan nasional dan keterbukaan perdagangan. Pemerintah Amerika Serikat menekankan perlindungan sistem federal dari risiko yang dianggap dapat melemahkan keamanan informasi. Sebaliknya, pemerintah China menegaskan penolakan terhadap penggunaan alasan keamanan nasional yang dianggap terlalu luas dalam membatasi perusahaan teknologinya. Situasi ini memperlihatkan bahwa pengaturan AI kini melibatkan kepentingan ekonomi, keamanan, dan hubungan internasional. Dari sudut pandang ekosistem digital dunia, perkembangan tersebut dapat meningkatkan kebutuhan terhadap audit keamanan, transparansi asal model, dan kepatuhan regulasi. Oleh karena itu, perusahaan yang mengintegrasikan AI lintas negara harus mempertimbangkan perubahan kebijakan di setiap pasar tempat mereka beroperasi.

Kebijakan DeepSeek Menjadi Babak Baru Keamanan Teknologi AI

Keputusan Amerika Serikat untuk mengeluarkan DeepSeek dari sistem pemerintah federal sipil menandai perkembangan penting dalam pengawasan TEKNOLOGI kecerdasan buatan. Berdasarkan kewenangan Federal Acquisition Supply Chain Security Act, pemerintah AS mengendalikan pengadaan serta penggunaan produk yang dinilai menimbulkan risiko keamanan rantai pasokan. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa keamanan data dan asal-usul perangkat lunak termasuk pertimbangan penting dalam penggunaan AI pada lingkungan pemerintahan. Walaupun begitu, ruang lingkup kebijakan harus diperhatikan secara tepat karena tidak dengan sendirinya mengikat seluruh pengguna individu maupun perusahaan swasta. Ke depannya, keputusan ini berpotensi memperkuat pengawasan terhadap penyedia AI serta rantai pasokan teknologi global. Apa pendapat Anda, apakah pembatasan model AI asing pada sistem pemerintah menjadi strategi yang diperlukan dalam melindungi informasi sensitif? Tuliskan pandangan Anda mengenai persaingan teknologi Amerika Serikat dan China.