Pasokan Batubara Dalam Negeri Harus Diprioritaskan Sebelum Diekspor!

TEKNOTERKINI.COM Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari menegaskan, pasokan batu bara untuk kebutuhan energi dalam negeri harus diprioritaskan sebelum diekspor ke luar negeri. Sebab, menurut Ratna, mengacu pada data 2021, realisasinya sudah jelas Obligasi Pasar Domestik (DMO) kurang dari 50 persen dari target.

“Sesuai arahan Ketua Umum PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), sikap Fraksi PKB jelas mendukung larangan ekspor batu bara. Pemerintah harus memastikan kebutuhan energi dalam negeri terpenuhi terlebih dahulu,” kata Ratna dalam keterangan tertulis. keterangan diterima, Rabu (5/1/2021).

Ratna Juwita Sari menjelaskan realisasi produksi batu bara hingga akhir tahun 2021 sebanyak 611,76 juta ton, di antaranya 304,43 juta ton telah diekspor ke berbagai negara. Realisasi ekspor tersebut baru mencapai 62,45 persen dari target yang ditetapkan sebesar 487,50 juta ton.

Baca Juga  6 Tip & Trik Google Lens Teratas, Fitur Tersembunyi yang Harus Anda Ketahui | TeknoTerkini

Meski pemerintah membutuhkan pasokan batu bara untuk memenuhi pembangkit listrik, realisasi DMO hanya 63,47 juta ton atau hanya 46,16 persen dari target 137,50 juta ton.

“Lihat saja, realisasi DMO 2021 hanya 63,47 juta ton dari target 137,50 juta ton. Baru mencapai 46,16 persen. Ini bentuk pembangkangan. Sangat berbahaya bagi jaminan pasokan energi nasional,” kata Ratna. .

Oleh karena itu, Ratna mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Minerba agar dapat memenuhi aturan pemenuhan DMO minimal 25 persen, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Energi. dan Sumber Daya Mineral Nomor 139.K/HK.02 /MEM.B/2021.

“Bagi yang melanggar realisasi DMO kurang dari 25 persen, seharusnya tidak hanya dilarang mengekspor selama satu bulan, tetapi harus dilarang selama satu tahun, sehingga ada efek jera,” tambah Anggota DPR RI ini. Badan Anggaran (Banggar).

Baca Juga  Siaran langsung Munguia vs Szeremeta: cara menonton online dan kapan harus memulai

Selain itu, Ratna juga menyampaikan sikap Fraksi PKB yang mendesak pemerintah segera merealisasikan transisi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT).

Menurutnya, transisi energi ini merupakan bentuk komitmen untuk mempercepat realisasinya emisi nol bersih pada tahun 2060.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

counter code